Demokrasi?

Ada berapa jeniskah sistem pemerintahan? Mungkin bisa disingkat jdi 3 saja: demokrasi, republik dan monarki.

Demokrasi diterapkan di Yunani masa kuno. Sebenarnya tak seluruh Yunani, hanya beberapa polis saja. Sparta mungkin tak termasuk pengguna demokrasi, namun Athena adalah pemakai tulen demokrasi. Mereka menyebutnya δημοκρατία (dimokratia). Asal kata δήμος (dēmos), ‘rakyat’ dan κράτος (kratos), ‘hukum, kekuatan’. Demokrasi biasa diartikan sebagai ‘pemerintahan rakyat’.

Kalau melihat sejarahnya, pastinya demokrasi zaman Yunani kuno sama sekali berbeda dengan zaman sekarang. Yang paling kentara adalah bahwa di masa itu human right itu tak didefinisikan. Jadi ketika Socrates menyampaikan teori-teorinya yang mengganggu sebagian kalangan, demokrasi lah yang membungkam sang filsuf.

Rakyat yang dimaksud dalam demos, bermakna warga negara. Jadi orang asing tak termasuk. Katanya, itu sebabnya orang Athena bisa memperbudak sesama orang Yunani yang berbeda polis—pemikiran ini saya simpulkan dari Kartun Riwayat Peradaban-nya si Larry Gonick.

Dalam sistemnya, warga negara mengirimkan wakilnya dalam sebuah majelis. Majelis ini yang mengatur kehidupan di polis. Jadi, pemerintahan demokratis sebenarnya adalah pemerintahan kolektif. Yang sekarang ini lazim diterapkan di berbagai negara adalah gabungan antara republik dengan demokrasi, bukan demokrasi murni.

Sebagai selingan, saya tertarik dengan fakta bahwa orang Minangkabau adalah yang pertama kali menerapkan demokrasi di Indonesia (atau bahkan di Asia?). Sistem pemerintahan nagari yang sebenarnya adalah sebuah sistem pemerintahan kolektif, dimana dalam satu nagari kebijakan diambil oleh sekumpulan pemangku adat (niniak mamak) dari berbagai suku yang terdapat dalam nagari yang bersangkutan. Dalam pengembangannya, pimpinan pemerintahan nagari kemudian dilengkapi jadi tungku nan tigo sajarangan, terdiri atas niniak mamak (pemegang gelar adat). alim ulama (para ahli agama Islam) dan cadiak pandai (kaum terpelajar). Dan mengutip satu brainstorm dari almarhum A. A. Navis, cukup menarik untuk menghubungkan sistem pemerintahan ini dengan klaim orang Minang sebagai keturunan Alexander dari Macedonia, sealipun Alexander sendiri tidak menerapkan demokrasi.

Republik, diterapkan oleh orang Romawi pada suatu selang waktu. Belakangan Romawi meninggalkan republik dan menggunakan pola monarki. Dalam republik, pemerintahan dipegang oleh satu orang yang dipilih oleh warga, sesuai dengan asal katanya: res publica yang bermakna ‘milik publik’.

Monarki, merupakan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu personal. Misalnya, raja, kaisar. Bedanya dengan republik, monarki murni dihasilkan oleh suatu kekuasaan personal. Satu orang kaya dan berpengaruh dapat begitu saja mengumpulkan orang dan kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Di dunia Islam, Umayyah, Abbasiyah dan bahkan Shalahuddin pun melakukan hal semacam ini. Keluarga Umayyah yang keturunan Abu Sufyan menggulingkan kekuasan khulafaurrasyidin terakhir, Ali bin Abi Thalib, kemudian menunjuk diri sebagai “khalifah”. Keluarga Abbasiyah menggulingkan Umayyah dan menunjuk diri sebagai penguasa. Ketika Nuruddin Zanki penguasa Turki meninggal dunia, Shalahuddin al Ayyubi segera mengambil tampuk kekuasaan.

Zaman sekarang ada monarki konstitusional yang menggabungkan demokrasi dengan monarki. Raja tak memiliki wewenang penuh karena sudah dilimpahkan ke perdana mentri yang diawasi oleh majelis. Misalnya di Inggris, Jepang, Malaysia, Thailand.
—
Tulisan ini saya buat untuk, pertama membuat saya sendiri lebih paham lagi tentang sistem pemerintahan. Kedua, saya baru saja membaca sebuah artikel yang dikirimin teman tentang demokrasi dan keharamannya dalam Islam. Lho?

Satu alasan utama yang saya lihat disampaikan oleh si penulis artikel adalah; demokrasi dibuat oleh manusia. Dan alasan yang paling utama adalah: demokrasi digunakan untuk menjauhkan orang Islam dari Islam. Karena itukah demokrasi haram?

Kenapa monarki dan republik tak diganggu, padahal sama-sama bersumber dari manusia? Penulis artikel tersebut (dan yang ngirimin ke saya) anggota satu kelompok yang cukup sering membanggakan Utsmaniyah, padahal jelas Utsmani itu monarki karena dipimpin oleh seorang sultan.

Ini persoalan definisi. Dan mempersoalkan definisi itu bisa jadi sia-sia, karena ada banyak ragam definisi. Bagaimana kalau kita buat “Demokrasi Islam” seperti orang Iran yang membuat “Republik Islam”—suatu republik yang dipimpin presiden dengan “senat” yang diisi oleh kaum ulama?

Inti dari demokrasi adalah perwakilan, jadi ketika Abu Bakar RA dipilih sebagai khalifah oleh suatu majelis (perwakilan Anshar dan Muhajirin) pasca wafatnya Rasulullah SAW, apakah salah kalau disebutkan ‘kejadian itu adalah satu contoh sistem gabungan republik dan demokrasi’?

Itulah mengapa menurut saya tak ada gunanya memfatwakan sesuatu yang hanya menyangkut soal definisi. Yang paling penting bagi umat Islam bukan itu: mereka butuh pencerdasan, karena itu akan membawa mereka menuju kesejahteraan. Cerdaskanlah umat ini di segala bidang: sains, politik, ekonomi, hukum, budaya, dan—tentu saja—di bidang agama. Kelak mereka akan sadar sendiri apa yang harusnya dilakukan oleh umat Islam mengenai pemerintahan.

Penghujatan atas sebuah “sistem kafir” hanya akan membuat umat ini semakin bodoh. Eropa pernah sedemikian terbelakang karena mereka menolak segala sesuatu yang berlabel “kafir”. Lihat apa yang terjadi ketika Eropa akhirnya mengadopsi kebudayaan Islam yang sebelumnya menurut mereka kafir? Umat Islam memang tak perlu meniru Eropa yang akhirnya memilih sekuler, karena umat Islam harus berpegangan pada dua kitab suci, Al Quran dan Sunnah. Yang dibutuhkan umat Islam hanya sikap open mind.