Pembiaran

Tentu saja jika sebuah kesalahan dibiarkan, dia akan semakin merajalela …

Seorang perdana mentri pada zaman dinasti Qin di China, bernama Li Si, berpendapat bahwa seorang pemimpin yang baik mestilah dapat memberikan hukuman keras bagi pelanggaran kecil. Logika yang dia pakai, jika kejahatan kecil dihukum berat, maka orang akan berpikir dua kali untuk melaksanakan kejahatan yang besar. Tentu saja, penegakan hukumnya tak boleh setengah-setengah.

Li Si bukan orang baik karena dia bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap kaum intelektual di Qin. Tapi saya percaya bahwa pemerintahan seperti yang dikatakannya inilah yang dibutuhkan Indonesia. Pemerintahan dengan pemimpin yang pemberani. SBY dan JK memang pemberani: mereka berani menaikkan harga minyak tanpa peduli bahwa pamornya akan jatuh menjelang pemilu 2009. Tapi mereka tak berani menegakkan hukum dan keadilan sepenuhnya. Sikap SBY terhadap besannya yang tersangkut kasus korupsi terlalu lembek, sikapnya terhadap keluarga Bakrie yang tersangkut Lapindo (walau mungkin secara tak langsung) terlalu lembek, dan cara dia menangani mentri-mentri yang berkinerja payah pun terlalu lembek.

Orang Indonesia mungkin hanya bisa bermimpi melihat seorang mentri di pemerintahannya mengundurkan diri begitu secara tak langsung tersangkut satu kasus, seperti seorang mentri di China yang mengundurkan diri begitu ada kasus susu ber-melamin. Di negeri semacam itu—yang tak mencantumkan sila pertama Pancasila dalam dasar negaranya—ternyata berbuat jahat itu memalukan.

Saya tidak mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia perlu mengadopsi komunisme yang memang lebih kongkrit dan tegas untuk urusan duniawi. Saya tak percaya komunisme akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya terlalu kompleks—komunisme itu seperti menggunakan mekanika Newton untuk memecahkan soal kerumitan alam semesta. Bagi saya, religiusitas itu perlu.


Menjelang Pilkada Kota Padang.
Kota ini relatif religius dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Cuma ya itu, komunis di China ternyata lebih Islami ketimbang orang Padang. Salah satu calon walikota (incumbent) tampaknya memang suka memberantas penyakit masyarakat dan sering mengadakan kegiatan Islami—saya suka itu! Tapi disisi lain dia tak memberikan peraturan dan pelayanan yang membuat masyarakat nyaman.

Transportasi di kota Padang ini, masya Allah … (angkutan liar, terminal tak berguna, supir angkot/bus kota bengal, jalanan berlobang)
Pasar di kota Padang ini, masya Allah … (macet, semrawut, dan di salah satu blok Pasa Raya sampai sekarang para WTS masih tak terganggu)
Jambret, copet, maling, pembunuhan di kota Padang ini, masya Allah … (berita klise di harian daerah)
Kesejahteraan di kota Padang ini, masya Allah … (lihat saja daerah pinggiran kota, dimana masih ada warga yang MCK di sungai)

Kejahatan semacam itu telah lama dibiarkan. Kemana para kepala dinas dan bawahan-bawahan walikota? Dan bagaimana dengan pak walikotanya sendiri? Seperti apa pertanggungjawaban mereka?

Bagaimana dengan calon yang lain? Saya tak tahu apa saja yang pernah mereka lakukan. paling hanya berpolitik saja mereka itu …

Sampai-sampai saya sedikit bersyukur tak perlu ikut pemilu di kota Padang, karena saya bukan warga kota ini.

4 thoughts on “Pembiaran

  1. Saya kurang setuju dengan Li Si sang perdana menteri karena kalau hukuman keras untuk pelanggaran kecil maka itu tidak adil namanya karena tidak sesuai dengan proporsinya. Sepengetahuan saya kalau pelanggaran kecil yah hukumannya setimpal, berarti nggak keras sedangkan kalau pelanggaranya besar hukumannya keras.

    Cuma masalahnya karena peraturannya dibuat oleh manusia sendiri yang akan digunakan pada manusia sendiri maka ada unsur tambahan misalnya hukumannya harus manusiawi lah, terus sering terjadi perbedaan antara pendapat pembuat hukum dan masyarakat mengenai kulaitas atau kuantitas hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan.

    Solusi awal : Penegakan hukum seadil-adilnya (idealnya) tapi prakteknya …

    Like

  2. cerita tentang kejahatan dan rasa aman di sebuah kota, jadi teringat soal street crime di tulisannya paman tyo.

    jadi kita harus memilih calon kepala daerah yang menjanjikan (janji saja kadang tidak ada) bisa mengatasi kejahatan dan memberikan rasa aman untuk warganya. menurut saya itu lebih menarik dari jargon pelayanan serba gratis๐Ÿ˜€

    Like

  3. @ Mas Dading: Saya tak tahu seperti apa ‘hukuman keras’ ala Li Si. Tapi kalau melihat dari logika yang dia pakai, sebenarnya proporsinya kan sama saja. Cuma nilainya saja yang berbeda.

    Lihat saja hukum Islam. Seorang pencuri harus dipotong tangan—menurut Ibnu Batutah, hukum ini pernah membuat orang pingsan ketakutan di Maladewa saking kerasnya (ada ceritanya di Kartun Riwayat Peradaban jilid 3).

    Hanya saja saya sepakat bahwa keadilan itu yang paling utama. Tampaknya Li Si memang tidak melakukan ini.

    @Om Cecep: Memang janji keamanan (dan kenyamanan) itu jarang sekali, apalagi realisasinya. Padahal dasar dari sebuah peradaban kan penduduk yang merasa nyaman dan aman. Budaya akan berkembang dengan baik jika hal ini terpenuhi. Lagian apakah banyak gunanya sekolah gratis kalau ada banyak tukang palak nongkrong di belakang sekolah?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s